Apakah pembunuhan massal 1965 butuh media konvensional?

2

Perlu ditegaskan lebih dulu bahwa saya tidak melakukan penelitian atas media di Indonesia atau melakukan analisis isi yang sistematis, namun lebih merupakan pengalaman pribadi sebagai wartawan sejak pertengahan 1980-an sampai sekarang, sebagai ‘orang yang suka mengeluh’ setiap menggunakan media internet Indonesia.

Perkenankanlah untuk memulainya dari pertengahan 1980-an ketika saya bekerja di Majalah Mingguan Tempo, salah satu dari sedikit media yang mandiri di bawah pemerintahan Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto, yang menggulingkan Presiden Soekarno pada tahun 1966 menyusul pembunuhan massal 1965, yang selama puluhan tahun disebut G30S/PKI.

Generasi saya hidup dan berkembang di bawah indoktrinasi yang sistematis dan rapi oleh Orde Baru. Terkait pembunuhan massal 1965, otak kami dicuci untuk meyakini bahwa pembunuhan antara 500.000 jiwa hingga dua juta jiwa sepanjang 1965 dan 1966 bisa dibenarkan demi menyelamatkan bangsa, demi menyelamatkan para umat Islam dan Kristen yang taat di Indonesia. Walau nyaris semua aspek kehidupan dikendalikan total oleh Soeharto, sejumlah umat manusia di Indonesia tetap saja berhasil membebaskan dirinya, termasuk saya.

Namun saya cukup yakin bahwa mayoritas warga Indonesia dalam generasi saya dan sekitarnya, hidup dengan gagasan bahwa pembunuhan massal 1965 adalah tragedi yang sangat menyedihkan namun dibutuhkan.

soehartoDan itu menciptakan perbedaan di tingkat individu, dengan minoritas yang pendiam. Pada masa universitas, misalnya, selalu saja ada sekelompok kecil mahasiswa yang mengecam film yang kesohor: Pemberontakan G30S/PKI

Masuk ke media

Semua surat kabar, majalah, radio, TV, membutuhkan izin dari pemerintah yang bisa dicabut kapan saja, seperti yang terjadi tahun 1994 atas Tempo dan dua majalah mingguan lainnya, serta beberapa koran pada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya izin penerbitan merupakan warisan dari zaman kolonial, yang dimodifikasi Presiden Soekarno dan kemudian oleh Presiden Soeharto.

Jadi realitasnya adalah: para pemilik media tidak ingin kehilangan izin dan pada saat bersamaan –di tingkat praktis- banyak wartawan yang yakin penuh bahwa yang disebut kematian terkait G30S/PKI bisa dibenarkan.

Masih terkenang, sebagai wartawan baru, saya mewawancarai Ibu Sulami, yang dipenjara 20 tahun tanpa pengadilan dan setelah bebas memulai sebuah gerakan untuk mempersatukan para korban 1965 yang masih selamat. Seingat saya ada satu dua redaktur maupun penanggung jawab rubrik yang berpendapat ‘kenapa harus membuat satu majalah menjadi berisiko hanya karena satu interview?’. Ada juga yang khawatir wawancara itu menempatkan Ibu Sulami dalam posisi terancam.

Beritanya sendiri, sepanjang ingatan saya, tetap terbit tapi bukan tentang upaya mempersatukan para korban 1965 tapi semacam kisah-kisah para tapol yang bebas.

tempoItu di Tempo, salah satu media yang mandiri di bawah pemerintahan Soeharto.

Jelas amat sulit untuk menerbitkan berita-berita yang menentang indoktrinasi pemerintah tentang G30S/PKI, apalagi menempatkan pemnbunuhan massal 1965 sebagai pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah dan militer.

Melompat ke abad 21.

Tempo merupakan satu dari yang sedikit meliput kekejaman 1965 secara rutin setiap tahunnya. Dan datanglah film terkenal, The Act of Killing oleh Joshua Oppenheimer tahun 2012, yang menjadi alasan bagi Tempo untuk menurunkan laporan khusus yang lengkap tentang tragedi itu. Sedangkan mayoritas media lebih banyak menulis tentang film Joshua, yang menghentak banyak orang di Indonesia.

Mungkin tidak perlu penjelasan lagi tentang film itu, namun berita yang paling banyak dilaporkan oleh media Indonesia adalah bahwa Joshua menipu tokoh utama film, Anwar Congo. Itulah sudut pandang berita yang paling banyak. Sementara The Jakarta Post, antara lain, menurunkan kritik dari seorang korban bahwa film itu meniadakan peran militer dalam pembunuhan massal 1965.

Berita lainnya yang juga tergolong banyak adalah penghentian pemutaran film dalam kelompok-kelompok kecil yang ekskusif dibubarkan oleh para anggota organisasi-organisasi yang mengaku nasionalis.

act

Jadi amat banyak berita tentang The Act of Killing namun hanya sedikit yang menggunakannya sebagai gantungan untuk menginstropeksi cara pandang Indonesia dalam melihat pembunuhan massal 1965, apalagi menjadikannya sebagai momen untuk menekan pemerintah Indonesia agar menyampaikan permintaan maaf kepada para korban, kepada indvidu-individu yang menderita, baik yang masih hidup maupun yang dibunuh.

Media Indonesia, saat ini, mungkin menikmati kebebasan yang paling besar di dunia. Memang masih ada kekerasan atas wartawan, oleh aparat militer, pejabat pemerintah, pengusaha, atau individu-individu lain dalam masyarakat. Situasinya adalah media di Indonesia bisa melaporkan apa saja dan di sisi lain bisa menjadi bulan-bulanan pula dari orang yang tersinggung tanpa adanya perlindungan yang cukup.

Pada saat bersamaan, terjadi perubahan besar dalam bisnis media di Indonesia, dan juga di dunia. Persaingan yang ketat antara media internet, stasiun TV, dan koran menempatkan berita-berita yang cepat, sensasional, dan yang ‘riuh’ sebagai prioritas. Tidak perlu memaparkan substansi persoalan atau mempertimbangkan signifikansi sebuah peristiwa terhadap masyarakat luas.

1Ambil saja peristiwa terbaru utuk dikemas dengan formula cepat dan singkat selagi masih trending, sebuah mantra dalam media abad 21. Angka selalu penting dalam bisnis media, namun pada era zaman digital, di Indonesia menjadi terasa lebih penting lagi: rating, pageviews, unique users, trending, Facebook likes, dan retweets. Mungkin tidak ada yang salah dengan kondisi itu di sebuah alam ekonomi pasar bebas: kita berikan semua yang akan dibeli konsumen.

Dan rasanya pembunuhan massal 1965, kasus Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, kerusuhan Mei 1998 , pembunuhan Munir 2004 akan ‘laris’ untuk diliput oleh mayoritas media di Indonesia pada tahun 2015.

Mari kita menempatkan kenyataan itu pada konteks kepemilikan media. Banyak grup media besar yang dimiliki para politisi atau pengusaha yang berpihak sehingga menjadi tidak seimbang, seperti terbukti saat pemilihan presiden 2014 lalu. Dan saya yakin belum ada partai politik di parlemen yang secara terbuka bersimpati pada korban kekejaman 1965, yang masih tabu untuk diangkat oleh hampir semua politisi di Indonesia, di tingkat nasional maupun daerah. Dan mereka itulah antara lain para pemilik grup-grup media besar.

3Bagaimanapun ada potensi besar. Kaum muda Indonesia bisa menikmati kebebasan yang tidak tersedia di sejumlah besar negara dunia lainnya. Sebagian besar mungkin sama sekali tidak punya gagasan tentang pembunuhan 1965, Tanjung Priok, Talangsari, atau Munir dan jelas merupakan peluang bagi mereka untuk memperkenalkan masalah-masalah hak asasi manusia tersebut.

Kembali ke pertanyaannya, apakah kita tetap bisa mengandalkan media konvensional untuk tujuan itu? Mungkin ya, namun jelas media sosial lebih efektif bagi kaum muda di Indonesia.

Berdasarkan data Statista, di Indonesia terdapat sekitar 80 juta pengguna Facebook dan 30 juta pengguna Twiter, yang masih akan terus bertambah. Juga masih akan tumbuh pengguna media sosial lain, seperti Snapchat, We Chat, Instagram, Path, atau Periscope. Dan banyak bukti-bukti bahwa kaum muda menggunakan media sosial dengan amat efektif untuk memberi tekanan kepada pemerintah dan DPR Indonesia.

Peluang lainnya adalah dengan semakin banyaknya yang merujuk G30S/PKI sebagai kekejaman 1965, pembunuhan massal 1965, pelanggaran HAM 1965, atau sekedar G30S tanpa garis miring PKI. Kematian 500.000 hingga dua juta orang pada masa 1965-1966 ternyata bisa dilepaskan dari elemen politik untuk dimasukkan ke dalam isu hak asasi. Bagi kaum muda Indonesia -yang dengan kebebasannya bisa dengan mudah masuk ke dalam masyarakat modern global, antara lain dengan nilai kemanusian universalnya- maka demokrasi, keterbukaan, hak asasi, akuntabilitas sudah menjadi konsep yang mereka kenal dengan baik.

Jadi masih perlukah media konvensional untuk mengangkat masalah hak asasi di Indonesia?

***
*. Ditulis ulang dari Do the 1965 mass killing need conventional media? yang disampaikan dalam diskusi Remembering The Forgotten, yang digelar Amnesty International dan Tapol di London, Rabu 23 September untuk mengenang 50 tahun kekejaman 1965.

Karya Ruben L. Oppenheimer

Kasus 2: Media Massa dan Agama

Pertanyaanya, setelah pembunuhan di kantor majalah satire Charlie Hebdo yang menewaskan 12 orang, apakah media massa tidak boleh menyindir agama?

Jawabannya, tergantung.

Profesor Martha Steffens dari Sekolah Jurnalisme Unversitas Missouri, AS, dalam tulisannya di Columbia Review Journalism -sekitar sepekan setelah insiden Charlie Hebdo- menegaskan setiap surat kabar harus mempertimbangkan pembacanya.

“Setiap media tidak akan mengambil keputusan yang sama.”

Dalam sebuah siaran berita TV Channel 4 Inggris, juga terkait Charlie Hebdo, dihadirkan kartunis Belanda, Ruben L. Oppenheimer. Dia menjadi tamu dalam siaran berita itu karena karyanya tentang dua pensil yang akan ditabrak sebuah pesawat terbang, yang mengingatkan aksi teroris 11 September 2001 atas World Trade Centre, New York. Kartun itu, yang dimaknai sebagai serangan teroris atas kebebasan mengungkapkan pendapat- banyak beredar tak lama setelah pembunuhan Charlie Hebdo.

Pembawa acara bertanya,”Apakah ada batasan hal-hal yang tidak Anda gambar?” Ruben menjawab dia tidak akan membuat kartun tentang kesedihan pribadi seseorang, tapi isu-isu besar seperti agama, terorisme, dan semua hal aktual akan dijadikannya kartun.

“Tapi apakah Anda akan membuat kartun tentang holokos?” kejar pembawa acaranya. Buat orang Eropa, holokos adalah sebuah tragedi yang nyaris sakral, yang menjadi salah satu landasan hukum di beberapa negara Eropa. Belasan tahun tinggal di Inggris, seingat saya, belum pernah rasanya melihat lelucon tentang holokos -tapi kalau yang mengatakan itu cuma konspirasi yang sebenarnya tidak pernah terjadi, amat banyak.

“Tidak ada kebutuhan untuk membuatnya saat ini tapi kalau ada alasannya, kenapa tidak…” dan Ruben mengaku jika membuat kartun tentang holokos, maka akan ada masalah besar. Dia juga merujuk sebuah kasus di Belgia yang memperlihatkan hipokritsme di Eropa karena kartun holokos yang mendapat kecaman banyak warga.

Jadi ada dua hal. Yang pertama, relevansi dan aktualitas menjadi kunci utama. Sedang yang kedua, pertimbangkan konteksnya, pahami masyarakatnya.

Ada batasan

Tugas utama media massa adalah melaporkan peristiwa ‘hangat’ yang menyangkut kepentingan orang banyak. Jadi kekinian menjadi prinsip dasar media massa. Dan jika memang pada satu hari agama menjadi agenda masyarakat luas, maka sebuah koran –yang benar- akan menurunkan berita utama, tajuk rencana, maupun karikatur tentang agama yang jadi agenda tadi. Sementara TV dan radio menurunkan berita utama, ulasan, dan menampung komentar tentang agenda utama hari itu, entah agama, militer, suku, harga minyak, atau hak asasi manusia.

Majalah Tempo

Majalah Tempo

Apakah kita semua masih ingat berita tentang pembantaian sadis warga Ahmadiyah di Cikeusik, Jawa Barat, tahun 2011? Tiga orang dibunuh hanya karena memiliki keyakinan agama yang berbeda.

Seandainya ada kartunis yang membuat karikatur seorang pria berbaju koko dengan surban memancung seseorang yang sudah jatuh tak berdaya dengan pedang bertuliskan Nabi Muhammad SAW, bagaimana reaksi umat Islam? Bangga atau marah?

Tinggalkan soal kemungkinan tanggapannya karena perdebatannya bisa amat panjang.

Prinsipnya, semua hal bisa menjadi berita di media massa dan agama harus diperlakukan sama dengan soal-soal lain. Media massa –yang benar- seharusnya tidak bias dalam penentuan isu.

Tentu pula semua hal di dunia ini memiliki batas.

Saatnya kita ke konteksnya atau masyarakatnya.

Di Prancis -yang antara lain melarang murid sekolah negeri mengenakan lambang-lambang agama, entah itu kerudung, surban Islam atau Sikh, maupun kippah (topi Yahudi)- menyindir agama tidak jadi masalah. Tapi menyindir homoseksual atau menyindir holokos mungkin bisa jadi masalah besar. Suka tidak suka, begitulah masyarakat Prancis.

Sedangkan di Thailand, menyindir Raja Bhumibol Adulyadeja bisa mengantarkan orang ke penjara, walau cuma sekedar melaporkan kesehatan raja kritis tanpa menggunakan pernyataan resmi kerajaan. Tapi di Inggris, Ratu Elizabeth sering jadi bahan canda. Seorang kolumnis koran The Independent, bahkan menulis ‘kalau Pangeran Charles nanti buat masalah, kita tidak mau dia jadi raja’.

Di Indonesia?

Kalau ditelurusi dari zaman Orde Baru rasanya banyak, walau tak terlalu jelas rambu-rambunya. Dulu ada Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika, PPG, di Departemen Penerangan, yang kerap memberi peringatan, yang juga tidak terlalu jelas alasannya, kepada para pemimpin redaksi. Tapi ada larangan, misalnya, memberitakan Komunisme/Marxisme -mungkin masih sampai sekarang- juga SARA, yang seperti aturan karet sehingga bisa ditarik ke sana ke mari sesuka penguasa.

Majalah Tempo, Editor, dan Detik dibredel tahun 1994 karena liputan invstigasi tentang pembelian kapal perang bekas dari Jerman yang dipimpin Menristek BJ Habibie. Penafsirannya jangan kritik putra mahkota BJ Habibie, yang memang ditunjuk Presiden Soeharto menjadi penerusnya namun sekitar 1,5 tahun kemudian dilengserkan MPR.

sinar harapan copy

Tahun 1974 –setelah unjuk rasa mahasiswa menentang modal asing saat kedatangan PM Jepang, Tanaka Kakuei yang dikenal dengan Malari- sejumah koran juga diberangus walau beberapa kemudian terbit lagi. Sedang pertengahan 1980-an, Sinar Harapan dan Prioritas yang kena bredel karena berita tentang kemungkinan devaluasi dan hutang luar negeri.

Sedang yang berurusan dengan agama rasanya cuma mingguan Monitor, yang membuat jajak pendapat tokoh paling popular di Indonesia dengan peringkat satu Suharto dengan Nabi Muhammad di peringkat 11. Unjuk rasa menentang Pemred Monitor, Arswendo Atmowiloto, meluas dan Menpen Harmoko mencabut SIUPP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers tabloid mingguan itu.

Dan kalau dilihat UU Pers No.40/1999 dan UU Penyiaran No.32/2002, jelas tidak ada larangan untuk isu-isu tertentu. Jadi peliputan merupakan urusan kode etik dengan juri Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia. Sedangkan masalah di media sosial, sejauh ini diserahkan kepada hukum pidana.

Kebebasan pers yang ideal

Jika kembali ke pertanyaannya, maka jawabannya tidak ada isu yang tidak boleh disindir oleh media massa.

Cuma bersamaan dengan kebebasan, ada tanggung jawab masing-masing media massa kepada para khalayaknya. Menjadi salah satu tugas utama wartawan atau jurnalis untuk mengenal kepekaan masyarakat dengan menyeimbangkan dampak sosial dan kebebasan mengemukakan pendapat.

Dan sebuah media –yang benar- akan membangun sistem keredaksian yang memungkinkan semua aspek dipertimbangkan dalam melaporkan sebuah peristiwa. Yang paling sederhana adalah mekanisme rapat redaksi untuk meminimalkan pendapat-pendapat individu.

Media yang lebih maju menyusun panduan lengkap tertulis tentang hal-hal yang tidak boleh dilaporkan. Itu pun masih diikuti dengan pelatihan-pelatihan wartawan yang tidak pernah berhenti untuk menanggapi masalah-masalah baru yang muncul sejalan dengan perkembangan masyarakat. Beberapa media juga membayar penasehat hukum untuk piket harian sebagai rujukan dalam pemberitaan isu-isu yang memiliki dampak hukum.

Kebebasan mutlak tidak pernah ada, apalagi dalam kerumitan masyarakat abad ke-21.

Ketika perkembangan teknologi memungkinkan semakin intensnya hubungan antara masyarakat-masyarakat dunia, tetap saja belum semua masalah lokal otomatis menjadi masalah global. Memang ada risiko tanggapan global untuk masalah lokal, seperti yang terjadi pada majalah satire Charlie Hebdo, ketika globalisasi militansi Islam menanggapi lokalitas nilai masyarakat Prancis.

Namun militan Islam adalah soal lain.

Sedang untuk media massa: jurnalis –yang benar- menjunjung tinggi kebebasan mengungkapkan pendapat dan memahami masyarakat tempat hidupnya.

***

charlie2

Kasus 1: Pembunuhan Jurnalis atas Nama Agama (Pembunuhan Apa pun Tanpa Nama)

Belum jelas motif dua teroris yang menyerbu kantor majalah satire Charlid Hebdo di Paris dan menewaskan 12 orang, 10 disebutkan wartawan –termasuk empat kartunis- dan dua polisi.

Kedua penyerang disebut memekik Allah Akbar waktu menyerbu masuk. Dan Majalah Charlie Hebdo pernah menerbitkan kartun Nabi Muhammad, juga ‘menunjuk’ Nabi Muhammad sebagai editor tamunya, yang membuat banyak umat Islam tersinggung. Cuma Charlie Hebdo pernah pula menjadikan Yesus sebagai subyek satirenya, dan Paus.

Di berbagai media sosial tak sedikit –kalau di Indonesia bisa lah dibilang banyak- yang setuju dengan pembunuhan barbar di Charlie Hebdo. “Siapa suruh menghina Nabi Muhammad..” atau “Rasain…” Beberapa mengkaitkan dengan Palestina. “Baru 12 mati sudah ribut, ribuan di Palestina mati, media diam” atau menyebut-nyebut Amerika Serikat: “Ini semua gara-gara negara munafik Amerika Serikat.”

Orang boleh punya pendapat suka-suka, dan itulah memang prinsipnya. Bukan ditembak.

Dalam acara bincang dengan Wakil Perdana Menteri Inggris, Nick Clegg, di radio London Big Conversation, LBC _Kamis 8 Januari- seorang penelepon bernama Omar, menanggapi Cleg dengan mengatakan soalnya bukan hanya kartun Nabi Muhammad, tapi soal yang lebih besar ‘tentang perasaan 1,4 miliar umat Muslim di dunia,’ begitulah katanya.

Saya tidak pernah suka Nick Clegg, pemimpin Partai Liberal Demokrat Inggris yang masuk koalisi pemerintahan David Cameron dari Partai Konservatif. Dia, menurut saya yang sok tahu, ragu-ragu, tak punya pendirian atau tak berani mengungkapkan dengan tegas pendiriannya, dan dengan bergabung ke koalisi Cameron makin ‘cemen’ saja rasanya: harus mendukung yang tidak dia yakini.

charlie1

Tapi jawaban di bincang LBC –yang saya baca transkripnya- membuat saya memuji dia, paling tidak satu kali lah, saat menangapi Omar. “Tidak ada alasan untuk membunuh kartunis yang membuat gambar yang menyindir mereka.”

Dan ditambahkannya, kalau semua orang punya hak untuk menyindir orang lain dalam sebuah masyarakat yang bebas. “Anda tidak punya kebebasan kecuali orang bebas untuk saling menyindir. Anda tidak punya hak untuk tidak tersindir.”

Setuju kali Mister Clegg… (Aku cinta padamu!)

Hanya dalam sebuah masyarakat yang bebas, orang bisa mengkritik pemerintahnya, aparat polisi, maupun tetangga sebelah yang masang musik terlalu keras. Atau melawan secara terbuka pendeta, pastor, biksu, maupun ulama yang berpendapat: “pembunuhan atas nama agama dibenarkan.”

“Botol kali pendeta/ulama itu. Tak ada otaknya, masih lebih pandai dengkulnya. ” (Botol = Bodoh Tolol)

Tapi mampuslah kita, pendeta/ulama itu tersinggung dan ditembak lah kita semua : mati dengan darah bergelimpangan.

Seandainya lah semua ketersinggungan diselesaikan dengan pembunuhan…

Itu satu, soal pembunuhan. Tidak ada alasan untuk membunuh dalam sebuah masyarakat demokratis.

Jadi membunuh jurnalis yang menghina agama, pada prinsipnya, sama barbarnya dengan membunuh pencuri ayam, koruptor, pemerkosa, atau seorang pria yang gaya duduknya ngeselin maupun perempuan yang pakai rok mini.

Ada sistem yang menjamin orang yang tersinggung bisa ‘membalas dendam’ lewat cara menyinggung balik atau lewat gugatan hukum.

Itulah masyarakat yang bebas, bukan, misalnya, seperti masyarakat di Korea Utara, Kuba, atau Arab Saudi.

Sekarang masuk ke jurnalistiknya.

Beberapa tahun lalu, saya ingat pernah berdebat dengan seorang mantan wartawan yang mendirikan semacam LSM untuk jurnalisme perdamaian. Buat saya jurnalisme itu cuma gaya-gayaan untuk mendapat bantuan dana dari lembaga asing. Itu persis kayak zaman Suharto: jurnalisme pembangunan atau jurnalisme persatuan. Oh ya ada satu lagi: jurnalisme Pancasia.

Perdebatan itu tak membawa kami berdua kemana-mana. Dia mungkin tersinggung, sedang saya jelas tersinggung -rasanya sampai sekarang: ‘profesi yang saya jalani serius malah diperkosa seenaknya.’ Tapi kami tidak saling membunuh, makanya masih hidup dan masih bisa berdebat sampai sekarang.

Tapi kalaulah junalisme perdamaian –entah apa pun definisinya- meniadakan ketersinggungan atau permusuhan -tidak ada yang salah dengan permusuhan selama tidak saling berupaya ‘mematikan walau jelas bukan kondisi ideal- jelas jurnalisme itu, saya makin yakin lagi, cuma omong kosong.

charlie3

Menyindir adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindai dari tugas jurnalis, mau pakai istilah apa pun jurnalismenya. Dengan melaporkan fakta (lihat lagi bagian Siapakah Wartawan? Atau: Siapakah Jurnalis?), maka pemerintah bisa merasa disindir karena, misalnya, membual tentang Kartu Jaminan Sosial yang sudah sampai di semua provinsi tapi sebenarnya belum sampe di Maumere, Flores, atau di Kabupaten Yakuhimo, Papua.

Ingat juga peribahasa, media adalah pilar keempat demokrasi, setelah lembagai eksekutif, judikatif, dan legilastif. Dia menjadi amat penting untuk penyeimbang dari sebuah kekuasaan. (Lord Acton: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely…”). Bayangkan kalau kita kembali ke zaman kekuasaan raja pada masa pertengahan yang bisa memerintahkan orang masuk penjara tanpa pengadian.

Waktu membaca berita tentang The Jakarta Post yang diprotes karena kartunnya dianggap menghina kelompok militant ISIS, saya manggut-manggut. Selama unjuk rasanya teriak-teriak, apa masalahnya (ya jelas mengganggu ketertiban umum tapi itu urusan polisi lah). Juga ketika Pemrednya dilaporkan ke polisi, maka Aliansi Jurnalis Independen atau AJI –yang saya ikut dirikan dan sampai sekarang saya dukung- memprotes dengan mengatakan mestinya lewat UU Pers, saya manggut-manggut juga (sistem hukum itu bagian dari masyarakat yang bebas kok, tapi ya AJI harus memperjuangkan UU Pers kan).

Sekarang tinggal pengadilannya nanti, mau pakai dengkul atau otak.

Tapi inti dari kasus The Jakarta Post adalah apa pun yang diberitakan di suatu media selalu membuka ketersinggungan dari pihak lain. Ketika media memiliki kebebasan –yang melekat dengan kode etik profesi- maka ketersinggungan akan lengket pula, otomatis dan langsung.

Bahkan di Korea Utara sekali pun, berita-berita kantor beritapemerintah KCNA , yang memuaskan Kim Jong-un dan antek-anteknya, bisa saja membuat warganya tersinggung tapi ya terpaksa ditahankan orang itulah. Mau menembak Kim Jong-un mana lah mungkin di Pyongyang sana (film satire produksi Amerika Serikat tentang komplotan yang mau membunuhnya saja sudah bikin pemerintahnya marah).

Penulis terkenal Arswendo Atmowiloto dulu pernah dihukum karena jadi Pemred Monitor tahun 1990 karena membuat jajak pendapat untuk daftar orang paling populer di Indonesia. Yang nomor satu Soeharto (waktu itu masih presiden) sedang Nabi Muhammad masuk peringkat 10. Banyak unjuk rasa dari kelompok Islam, Monitor ditutup, dan pengadilan menghukum penjara Arswendo.

Pada masa rezim Suharto, skenario kayak apa lagi yang mau diharapkan: ya seperti itu lah. Pemilik tabloid Monitor, Jakob Oetama, ketakutan sedang pengadilan tunduk sama Suharto. Itu kenyataan dalam sebuah masyarakat.

Arswendo sendiri tak terimbas tekanan dan selama di penjara sekitar lima tahun, tetap saja menulis novel, artikel, dan cerita bersambung. Sekali penulis tetap penulis.

Semoga kisah yang sama terjadi juga terkait Charlie Hebdo ini, sekali kartunis tetap kartunis, sekali wartawan tetap wartawan, dan edisi berikut majalah satire itu rencananya akan dicetak sampai satu juta eksemplar, padahal biasanya sekitar 60.000-an, dengan bantuan media Prancis lainnya.

Republik Prancis yang memisahkan agama dari kehidupan bersama, mau menegaskan dukungan atas cara berpikir Charlie Hebdo dengan membuat semua hal -semua hal, dan bukan hanya Nabi Muhammad- bisa jadi bahan sindiran. Namanya juga majalah satire. (KBBI: satire = gaya bahasa yang dipakai dalam kesusastraan untuk menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau seseorang, sindiran atau ejekan)

Cemanapun media paham sepenuhnya kalau orang yang disindir bisa saja menjadi tak suka. Makanya ada surat pembaca, tempat orang-orang yang disindir –atau yang mendukung sindiran- menyampaikan pendapat versinya dan silahkah pula dia menyindir kembali. Zaman media massa digital sekarang sudah ada kolom tanggapan langsung pembaca di bawah berita, tinggal ketik dan pencet kolom Kirim.

Jadi yakinkanlah diri kita semua, bahwa tersinggung itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari dalam masyarakat yang demokratis. Tinggal pande-pande orang lah membuat supaya syaraf ketersinggungan tidak terlalu peka atau, lihat kitab undang-undang: disana jelas yang boleh disindir dan yang tidak boleh disindir.

Tapi apakah media tidak boleh menyindir agama?

Kita bisa membahasnya dalam kasus berikut. Cepatlah langganan blog ini.
***

rapat

Membahas Satu Isu (Agenda Setting)

Sampai kuartal ketiga 2014 yang baru saja lewat, pengguna aktif Facebook sudah 1,35 miliar, sedang Twitter 284 juta. Kalau jumlahnya sampai sebesar itu, manalah mungkin lagi media sosial tidak berperan dalam membagi ‘berita’ biarpun masih saja ada perdebatan: seberapa banyak pesan yang lalu-lalang di sana tergolong informasi relevan untuk banyak orang -seperti yang dibaca, didengar, dan ditonton lewat media massa.

Namanya saja media sosial, isinya pun banyak urusan-urusan sosial: sapaan sehari-hari, cerita tentang suami, anak, dan istri, kenangan masa lalu, maupun berbagi keriangan juga kesedihan, atau yang ‘narsis’ menceritakan entah apa pun yang sedang dikerjakannya menit demi menit sampai dia capek sendiri.

Ada memang berita atau informasi lain untuk pengambilan keputusan tapi dalam soal ini, rasanya media massa masih amat jauh dari untuk diabakan, di Abad 21 sekalipun.

Media massa masih memiliki kekuatan.

Tidak titik, tapi pakai tapi kekuatannya tidak seperti yang diyakini teori Jarum Suntik. Salah satu bantahan datang dari Profesor George Gerbner, ahli komunikasi dari Universtias Pennsylvania.

Pertengahan 1960-an, dia melakukan riset untuk melihat peran TV dalam mempengaruhi apa yang ada di benak pemirsa tentang kehidupan sehari-hari. Temuannya sering disebut sebagai Teory Cultivating, yang bisa diterjemahkan sebagai Teori Pengembangbiakan.

Katanya, TV memiliki pengaruh jangka panjang yang kecil, perlahan-lahan dan tidak langsung namun penting. Melalui pesan-pesan yang disampaikannya, TV mengembangbiakkan konsep pemirsa atas realitas sosial. Secara teratur orang menonton TV dan pelan-pelan terkumpul keping-keping lain yang membentuk persepsi orang tersebut atas dunia nyata.

Jadi khalayak tidak langsung melihat pesan sebagai kenyataan, seperti dalam penerimaan berita tentang orang dari planet Mars yang menyerbu bumi (Tengokkan sikit Teori Jarum Suntik yang sebelum ini).

Juga pada saat bersamaan kenyataan tidak dilihat secara gamblang, tapi kenyataan yang sudah diwarnai media. Itulah kira-kira yang dikatakan Marshal McLuhan dengan The Medium is the Message.

fab

Ingat zaman kampanye Pemilu Presiden? Betapa bedanya ‘kenyataan’ di TV One dan di Metro TV: The Medium is Message!

Nantilah itu kita bahas, sekarang balik lagi ke Profesor Gerbner.

Dia menggunakan 450 responden berupa anak sekolah di New Jersey, AS, dan mengelompokkan responden ke dalam kelompok pemirsa berat -yang sering menonton TV- dan pemirsa ringan -yang kurang sering menonton TV.

Setelah menyaksikan TV selama enam bulan, mereka ditanya tentang jumlah orang yang terlibat kekerasan dalam minggu tertentu. Ada kecenderungan melebih-lebihkan di kalangan kelompok pemirsa berat, yang ternyata juga cenderung lebih takut untuk berjalan sendirian pada malam hari.

Jadi keping-keping yang mereka tonton di TV membentuk sebuah ‘kenyataan’ yang kemudian mempengaruhi perilaku sehari-hari. Informasi yang diterima pemirsa berkembang biak menjadi sebuah kenyataan, sementara pemirsa yang kurang sering menonton TV belum cukup untuk mengembangbiakkan informasinya dan masih memiliki kenyataan sendiri.

Walau berbeda dari Teori Jarum Suntik yang melihat pengaruh langsung pesan terhadap perilaku, Teori Pengembangbiakan juga berasumsi ada kok hubungan antara informasi yang diterima dan perilaku. Cuma, intensitas serapan informasinya membedakan perilaku yang satu dan perilaku yang lain.

Terus ada pertanyaan: Apakah perilaku manusia selalu diarahkan oleh pesan yang diserap dari media massa?

Ya, kata si Jarum Suntik

Apakah pengaruh media massa dalam kehidupan amat kuat sehingga mampu masuk ke dalam sistem perilaku manusia?

Tergantung, kata si Pengembangbiakan.

Hmmm…. nggak juga, kata pendatang baru Agenda Setting. (Kita sebut saja Teori Penentuan Agenda)

Menurut orang itu, media massa tidak pernah berpengaruh atas perilaku manusia.

Hidup manusia sudah demikian rumit dengan banyak kali elemen yang saling pengaruh, saling tarik, saling dorong, saling tahan. Rumitlah. Dan media massa hanya salah satu unsur dalam kehidupan sehari-hari manusia itu, jadi dia kena tarik, kena dorong, walau juga bisa mendorong dan menarik.

Jelas ada pengaruhnya –sama dengan elemen-elemen lain dalam kehidupan manusia- cuma sebatas akal.

Singkatnya, menurut Teori Penentuan Agenda, media membantu khalayak untuk memilih.

Karena begitu rumitnya kehidupan di luar sana, perlulah orang per orang itu diarahkan untuk menyaring mana yang lebih menarik, mana yang lebih penting, mana yang perlu dibahas lebih lanjut. Karena orang per orang itu membaca, mendengar, atau menonton media yang sama jadilah massa tesebut memiliki agenda yang sama pula.

Begitulah. Maka waktu istirahat makan siang di kantor, panas awak berdebat sama si Alexander tentang kapal pencuri ikan yang dibakar Menteri Susi, sedang di meja sebelah meriah membahas ‘kok mau-maunya Meriam Belina sama Hotman Paris Hutapea’ walau satu orang malah ‘kok mau-maunya Hotman Paris Hutapea mau sama Meriam Belina’ (kelompok itu nonton RCTI, mungkin).

Kalau di meja seberang, lima orang, sampai lupa makan siangnya, menghitung-hitung berapa penghematan akibat pemotongan subsidi BBM ketika harga minyak dunia turun (orang-orang serius itu bacaannya Tempo sama Kompas).

Media massa menentukan agenda kita sehari-hari.

Mengutip seorang ahli, Bernard Cohen, “Media mungkin sering tidak berhasil menngarahkan apa yang dipikirkan namun amat berhasil dalam tentang yang dipikirkan.”

Kira-kiranya, ya orang-orang bisa saja pro dan kontra tentang pencabutan subsidi BBM tapi orang-orang itu membicarakan tentang pencabutan subsidi BBM.

Dikaji-kaji lebih lanjut, Agenda Setting sebenarnya bukan cuma mengarahkan kita semua dalam memilih isu-isu yang lebih penting dari yang lain, tapi juga secara tidak langsung ikut pula membentuk kenyataan. Dalam menyajikan pilihan, media massa, diam-diam, menyusun satu bangunan kenyataan yang ‘belum tentu benar’.

Masuklah kita ke Medium is Message, yang kayaknya akan lebih menarik kalau dibahas lewat kasus di seri lanjutan berikut.
***

massa

Teori Jarum Suntik

Saya yakin semua anak Komunikasi –apalagi yang belajar Komunikasi Massa- pasti pernah belajar teori yang disebut hypodermic needle atau teori jarum suntik. Nama lainnya tak kalah seru: teori peluru.

Namanya menunjukkan kelakuannya: hajar.

Kalau orang disuntik maka masuklah cairan yang disuntikkan ke dalam tubuh. Tidak bisa lagi muncrat ke luar. Begitu juga dengan peluru, begitu ditembakkan langsung menuju sasaran dan masuk atau malah menembus. Peluru yang sudah ditembakkan dan ditangkis untuk balik arah ke si penembak cuma ada di film fiksi ilmiah atau dongeng silat dari Yan Mintaraga, komikus terkenal era 1980-an.

Singkatnya teori ini menempatkan media massa amat berpengaruh dalam menyampaikan pesan sementara khalayak sasaran tidak punya mekanisme untuk bereaksi selain menerima pesan bulat-bulat. Apa yang disampaikan media massa –surat kabar, radio, dan TV- langsung masuk ke benak penggunanya dan –ini dia hebatnya- mempengaruhi perilaku mereka.

Ditemukan pada masa-masa awal perkembangan pesat radio dan TV, teori ini menjelaskan media massa yang anonim bisa mencapai langsung indvidu-individu yang tersebar walau kadang para pengguna individu menerima pesan melalui dua tahap.

Bagi masyarakat ‘modern’ pada masa 1930-an –kategori modern adalah yang punya akses langsung atas media massa- maka individu sebagai menjadi sasaran langsung, sebagai orang yang disuntik atau yang ditembak. Hubungannya langsung dan searah. Baca koran, masuk ke benak dan langsung laksanakan.

Sedang mereka yang tak punya akses untuk media massa, tetap bisa dicapai namun lewat dua tahap. Jadi tak berarti mereka tidak bisa disuntik, cuma media massa lebih dulu menyuntik para pemimpin masyarakat , yang kemudian meneruskan suntikan kepada orang-orang di komunitasnya.massaKira-kiranya, kalau kepala suku awak bilang A, ya sudah pasti betul itu, terlepas bahwa dia sebenarnya cuma menceritakan yang dibaca atau ditontonnya dari media massa.

Ada satu peristiwa yang sering disebut-sebut menjadi bukti dari teori ini, yaitu peristiwa pada 30 Oktober 1938 ketika teater Mercury bersama Orson Welles –seorang seniman yang banyak bergerak di bidang film, radio, dan TV- menyiarkan novel fiksi War of the Worlds karya H.G. Wells, yang berkisah tentang invasi mahluk Mars ke bumi.

Oleh Welles Siaran drama radio itu dikemas dengan gaya beberapa kali dihentikan untuk diselingi dengan ‘siaran berita terbaru’yang pura-pura untuk menambabhkan efek dramatis. Salah satu berita, misalnya, melaporkan ada obyek besar bersinar yang jatuh di sebuah lahan pertanian di Grover’s Mill di New Jersey. Begitulah, siaran berita terbaru menjadi bagian dari drama sehingga seolah-olah nyata.

Sebenarnya sepanjang siaran drama itu disiarkan ada beberapa pengumuman pendek yang menegaskan bahwa yang disiarkan –termasuk siaran berita- adalah kisah fiksi. Tapi jika pendengar luput dari bagian penjelasan maka mereka menanggapinya dengan serius.

Dan memang begitulah yang terjadi sehingga memicu kepanikan.

Sekitar 12 juta orang mendengarkan drama radio itu dan satu juta di antaranya menanggapinya sebagai kenyataan. Sejuta orang tersebut cukup untuk melipatgandakan kepanikan di Amerikat Serikat. Jalanan macet, sistem komunikasi terganggu, dan sejumlah orang ‘menyelamatkan’ diri ke kawasan-kawasan pedesaan terpencil setelah menyerbu toko-toko untuk membeli cadangan pangan.

Jadi yang didengar di radio diterima dan dijadikan petunjuk untuk mengambil tindakan karena khalayak umum tidak mengolah pesan selain menerimanya bulat-bulat. Kenapa? Karena amat kuatnya pengaruh media massa itu. Para pembaca koran, pendengar radio, dan pemirsa TV adalah orang-orang yang pasif.

Pada masa itu, radio dan TV sedang berkembang pesat serta memukau banyak orang. Hampir bersamaan, berkembang pula industri periklanan maupun propaganda yang mengandalkan teknik persuasi yang dikembangkan dari psikologi. Orang-orang dibujuk untuk membeli satu produk bersama, sehingga jika ada yang tidak membeli sabun merek Wangi maka orang itu akan terasing, tersingkirkan.

Kemane aje, gitulah kira-kiranya.

Juga pada masa ini propaganda Hitler merasuk ke benak warga Jerman. Dan untuk menyebar propagandanya dengan lebih cepat dan lebih luas, Hitler menggunakan media massa. Barisan orang berseragam, berbaris serentak, memberi hormat satu gaya terwujud karena bantuan media massa. Tanpa bantuan media massa –dan tentunya garis komando yang rapi- mustahil rasanya Hitler bisa mencuci otak warga Jerman.

Bagaimanapun para ahi belakangan sadar kalau media massa tidak selalu amat perkasa dan teori jarum suntik segera ditinggalkan. Sebuah paradigma baru muncul: orang tidak begitu saja menerima informasi searah dari media massa dan mengambil tindakan sejalan dengan isi berita yang dibaca.

Ambillah contoh, berita tentang aksi unjuk rasa –sebutlah untuk menentang kenaikan harga BBM- tidak akan langsung membuat si Poltak di Siantar langsung ikut turun ke jalan. Poltak menentang kenaikan harga BBM tapi untuk mogok? “Ah malaslah awak kalau harus berpanas-panas,” pikirnya.

Sedang Tukiman di Semarang malah setuju harga BBM dinaikkan. “Subsidinya kan bisa dipakai untuk peningkatan layanan puskesmas,” yakinnya. Si Antonius di Kupang malah tak tahu sama sekali ada unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM karena dia mendengarkan radio gereja yang tak menyiarkan unjuk rasa itu. “Untuk apa kita siarkan itu, lebih bagus kita siarkan uskup yang kena tuduhan paedopilia,” tegas editor radio gereja itu.

Singkatnya, siapa bilang orang-orang bodok kali sampai membaca satu berita dari satu koran dan mematuhi yang ditulis di koran. Yang dipikirnya kah orang-orang tak punya otak sama sekali jadi main hajar saja…

Media massa tidaklah sekuat kasus invasi Mars.

Kenyataannya, khalayak bukan saja memilih-milih berita yang dia inginkan, juga memutuskan untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya. Media massa bukanlah jarum suntik atau peluru. Tapi tak berarti media massa sama sekali tak punya kekuatan.

Kalau tak punya kekuatan sama sekali mana lah mungkin sampai ada orang yang mau menyogok wartawan supaya beritanya masuk TV, radio, koran.

Nah di seri berikut Anda bisa membaca beberapa teori lain tentang media massa. Jadi tetaplah bersama ceritanetblog.com
***

radio

Media Massa, Dinosorus abad 20

Coba ingat-ingat, darimana kalian pertama kali mendengar hasil penghitungan suara di DPR tentang pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh DPRD, jadi bukan pilsung (pilihan langsung, kalok ente kurang bergaul)? Waktu itu voting berlangsung sampai sekitar jam tiga subuh, dan sejumlah stasiun TV menyiarkan langsung.

Kok jadi panjang, balik ke pertanyaan: darimana pertama kali mendengar hasil votingnya?

Dari siaran langsung TV (Anda bergadang juga kayak wartawan-wartawan di Gedung DPR?) atau siaran berita TV waktu sarapan pagi, di radio sambil nyetir ke kantor, dari kawan yang menelepon ke rumah, atau ketika membaca koran di KRL Depok-Jakarta (yang ini bohong: nggak mungkin koran pagi terbit dengan berita tentang peristiwa jam 3 subuh).

Tapi jawaban-jawaban itu -anggaplah yang dari koran tadi tidak bohong- rasanya sudah terlalu kuno. Jadi kita modernkan sikit: dari Kompas.com, Tempo.co, atau mailing list?

Masih kurang ‘cool’ juga? Kalok ini: dari Facebook, Twiter, Google+, atau grup Watsapp?

Baru lebih pas rasanya.

“Dari ciutan Menkominfo Tifatul Sembiring,” misalnya.

Perkembangan teknologi media sosial memang memungkinkan seseorang –giliran Tifatul Sembiring dulu jadi tokohnya- bisa menyampaikan pesan langsung kepada ratusan ribu orang. Sekitar sepekan sebelum Kabinet Indonesia Bersatu 2 habis masa jabatannya, politikus PKS itu memiliki 818.000 pengikut di Twitter dan per Selasa 28 Oktober sudah naik jadi 825.000. Bandingkan dengan tiras Kompas, yang diakui sekitar 500.000 setiap harinya, atau Koran Tempo rata-rata per hari 240.000.

Dan Tifatul hanya perlu satu dua menit menulis 140 kata dan satu pencetan agar 818.000 orang menerima pesannya, menerima beritanya. Tak perlu mobil barang untuk distribusi, juga tak perlu penjual koran di lampu merah, atau abang pengantar koran ke rumah-rumah. Satu pencet!

tifatul

Kita mundur dulu ke 11 tahun lalu (Facebook mulai layanan awal 2004 dan Twitter pertengahan 2006). Tahun 2003, kalau Tifatul mau menyampaikan pesan ke puluhan ribu, apalagi ratusan ribu orang, pada waktu yang ‘bersamaan’ maka dia harus diwawancara TV, radio, atau koran (bisa juga belii ruang iklan yang mahal kali). Singkatnya untuk mencapai massa maka harus menggunakan media massa.

Sekarang kita beranjak ke apa itu media massa? Jawaban gampangnya: tempat kerja wartawan atau jurnalis.

Terus apa syaratnya untuk disebut media massa?

Media itu harus untuk massa, yaitu sejumlah besar orang yang saling tidak mengenal, tidak punya hubungan langsung, dan juga tidak berbentuk. Singkatnya sekumpulan orang yang tidak terlalu jelas bentuk dan tujuannya. Jumlah massa? Nggak jelas. Yang pasti bukan dua atau tiga orang (itu mungkin lebih tepat disebut duo atau trio). Puluhan? Ya dan tidak, tapi kemungkinan besar tidak. Ratusan? Juga masih ya dan tidak. Ribuan, makin dekat ke massa dan puluhan ribu atau ratusan ribu, masuklah untuk disebut massa.

Syarat massa yang paling penting adalah kumpulan orang itu tidak saling kenal, tapi mereka diikat oleh satu hal. Menggunakan tokoh utama seri ini, Tifatul Sembiring, maka 800.000 orang lebih pengikutnya adalah massa. Memang Twitter punya fasilitas untuk saling mengenalkan, tapi 800.000 pengikut Tifatul tetap saja tidak saling mengenal.

Cemanapun Twitter lebih sebagai sosial dan bukan media massa.

Ini mungkin lebih urusan istilah. Mungkin tak ada yang pernah membayangkan perkembangan Facebook, Twitter, atau Instagram yang terbukti amat pesat. Media yang awalnya untuk saling sapa antar kawan atau kenalan, berkembang untuk segala macam: kampanye politik (pastilah masih teringat #shameonyousby), iklan (berapa banyak status: “mau menghemat pulsa?”), berita (yakinlah Anda makin sering dapat berita terbaru dari Facebook atau Twitter) atau kabar kegiatan sehari-hari (“puas, habis gowes 50km,” misalnya maupun “baru beli Orchard Ice Bread di Bandung.”).

Kira-kira samalah isinya dengan TV, koran, radio –yang pertama kali didefiniskan sebagai media massa.

Bedanya adalah –ciri kedua media massa- tidak personal. Agak tak jelas siapa sebenarnya yang menyampaikan pesan. Walau ada presenter, kolumnis, atau wartawan yang terkenal dan ditunggu-tunggu (ganti tokoh sebentar, seperti Najwa Shihab) jelas bukan dia satu-satunya di media tersebut. Macam-macam orang di sana, laki-perempuan, menarik-membosankan-biasa.

Yang berikut, sifatnya serentak. Memang dengan teknologi digital, ada TV dan radio yang sudah bisa ditonton atau didengar kapan saja. Pada masanya, pilihannya nonton saat ini atau lewat. Titik.

Tak bisa –kayak Twitter- nanti sajalah awak baca karena pas tak ada sambungan internet pulak dan toh ciut Tifatul masih akan ada di sana. Tak bisa karena harus duduk dan nonton detik ini juga (teknologi untuk nonton Mata Najwa di Youtube belum ada).

Sama juga dengan koran: sekarang atau nggak. Walau tidak sedisiplin penonton TV dan pendengar radio, abang-abang tukang koran mengantar koran subuh-subuh agar puluhan sampai ratusan ribu bapak dan ibu membacanya sambil sarapan pagi. Sedang abang-abang menjual koran di dekat lampu merah supaya puluhan maupun ratusan ribu mas dan mbak membacanya di mobil atau di KRL. (Ya ada juga yang baru jam lima sore baca koran pagi, kemungkinan besar karena dapat lepasan koran tak laku dari abang loper koran…🙂

Dan satu lagi: sifatnya searah. Ada surat pembaca, ada telepon pemirsa, cuma kalau dilihat dari total penyampaian pesan, jelas yang amat dominan adalah searah. Dari satu pihak –lembaga atau perusahaan- ke sejumlah banyak orang.

Tak ada cerita kalau pemirsa Salam Canda di RCTI yang dipandu mendiang Kang Ebed Kadarusman (ganti tokoh sikit dan ini jaman dulu kali sebenarnya) di Payakumbuh menyela “Kang Ebed, jangan ngejek kalilah…” Untuk menyampaikan komentar itu maka Ajo di Payakumbuh harus bayar telepon interlokal –itu pun diterima sama operator yang pasti kesal: “Cemananya kau, orang dia lagi siaran mau cakap sama dia pulak kau.”) atau kirim lewat surat (yang pakai perangko, belum ada email) dan sampai dua tiga hari lagi ketika Kang Ebed sudah cakap-cakap sama orang lain.

Itu kan zaman dulu….

Ya memang, makanya seri ini judulnya pake Dinosorus abad 20. Jelebau juga kau. Kau tengoklah dulu apa itu Dinosorus (sempatkan juga cari di Google apa artinya jelebau!).

Tapi oklah, sabar awak sikit.

Kisah zaman dulu perlu untuk melihat cemana sebenarnya perkembangan media dari dulu sampai sekarang (masih ingat kan judulnya Menjadi Wartawan, Dulu dan Sekarang) supaya kelak ada gambaran bahwa kerjaan wartawan berubah tapi tak berarti prinsip-prinsip kerja yang lama dilupakan.

Menutup seri ini: media massa memerlukan wartawan (ups… jurnalis) untuk mencapai sejumlah besar orang secara bersamaan dengan sifat searah.

Dan Seri 3 akan membahas beberapa teori massa. Sok-sok teorilah sikit.

____

Lihat juga di Facebook , Twitter, dan file PDF akan tersedia di www.ceritanet.com edisi November

selingan1

Selingan 1: Yang Dicari Wartawan

Sekitar tahun 1990-an awal –ketika masih bekerja di Majalah Tempo- saya pernah diminta oleh istri atasan saya (persisnya isti penanggung jawab rubrik atau jabrik) untuk mengisi satu sesi di pelatihan para Kepala Kantor Pos dan Telekomunikasi di beberapa cabangnya. Sekitar 30-an kalau tidak salah.

Istri jabrik itu bekerja di konsultan manajemen dan Postel adalah salah satu kliennya. Dia mau agar yang memberi pelatihan adalah yang sehari-hari ke lapangan, meliput, mewawancara, dan menulis laporan.

Persisnya, wartawan yang kelak mewawancarai para kepala kantor cabang, bukan yang tukang suruh dan tukang edit tulisan alias jabrik. Yang diperlukan serdadu, bukan jenderal.

Bergeraklah saya ke kantor pusat Telkom di Bandung naik KA Parahiyangan (sudah tak ada lagi sekarang). Misi utama: memberi pengertian siapa dan apa maunya wartawan, ditambah simulasi wawancara dengan para manajer tingkat menengah itu. Dalam tugas sehari-harinya, mereka memang diberi wewenang memberi keterangan kepada wartawan.

Di masa rezim Presiden Suharto masa itu, hanya setingkat menteri, dirjen, dan direktur saja yang agaknya sudah terbiasa diwawancarai, sedangkan tingkat di bawah masih rada ‘gemetar’, bahkan untuk sekedar bertemu jurnalis saja. (Macam-macamlah alasannya, termasuk takut di-Pemuda Pancasila-kan, masih ingatkan Seri 1?).

Saya dikasih sesi sehari penuh: ‘Menghadapi Wartawan’. Pusing juga mikir-mikir menulis makalah kecil untuk mengisi waktu delapan jam, minus istirahat satu jam. Tahapannya sudah dipesan lebih dulu: presentasi makalah, tanya jawab, istirahat makan siang, diikuti simulasi, dan ditutup dengan umpan balik.

Bingung sebentar, tapi ketemu caranya dengan memulai dari pertanyaan: ‘Apa yang dibutuhkan seorang wartawan?’ Dan langsung saya jawab buru-buru sebelum mereka mereka-reka.

Masih kuat di kenangan, jawabannya: ‘Informasi. Titik.’ Dan biar lebih mantap diulang lagi: ‘Titik dan berhenti.’

Terus terang di benak saya adalah jangan sampai mereka nyelutuk duluan: ‘amplop!’ Matilah awak kalau awal-awal sudah membahas amplop…

Berhasil melakukan serangan awal dengan menutup kemungkinan celutukan, digolong-golongkan lah secara sederhana informasi seperti apa saja yang dicari para jurnalis. Ada yang sekedar konfirmasi –“benarkah Telkom akan menaikkan tarif?”- atau penjelasan atas hal (produk) baru –“bagaimana rencana perluasan jaringan ke Maumere?”, maupun yang memancing-mancing supaya muncul komentar kontroversial “Kalau dibandingkan sama Singapura, bagaimana kondisi telekomunikasi di Indonesia?”.

Selain itu ada saran praktis supaya tidak bertele-tele. Tak usah lagi pakai: “Pertama-tama terimakasih atas waktu yang diberikan kepada kami…” juga agar menggunakan kontras, yang membuat informasi yang disampaikan lebih menarik. Fokus di satu soal saja penting pula –“kalau melebar ke sana ke mari, bisa jadi Bapak-bapak mau alasan tentang tarif baru yang diberitakan tapi yang nanti terbit malah buruknya efisiensi di Telkom.” (Ya pastilah ada kemungkinan wartawan memelintir juga, tapi prinsip awal kasih dulu yang jelas ke wartawannya).

“Angka-angka akan membuat jurnalis senang karena mereka jadi punya ilustrasi untuk laporannya,” kira-kira begitulah ujung presentasi makalah.

Intinya adalah membantu wartawan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya supaya berita yang terbit lebih akurat dan benar. Jadi jurnalisnya tak ngarang-ngarang kali.

Begitulah…

Masuklah giliran tanya jawab, dan sayapun rada cemas.

Betul.

Langsung muncul pertanyaan soal amplop. Formulasi persisnya agak terlupa tapi kira-kira: “Bagaimana kalau wartawan tidak minta informasi, tapi amplop?”

Maka sayapun agak membual: bahwa memberi amplop akan menciptakan ketergantungan dan wartawannya kelak akan berulang kali datang. Lebaran minta, Natal minta, anak lahir minta, motor rusak juga minta, mertua sakit apalagi, talang rumah bocor juga minta amplop. “Kalau dari awal tidak dikasih, wartawannya jadi tahu…”

Jawaban yang pada masa itu- sepertinya cuma di awang-awang. Atau seperti berdiri di pinggir kolam renang dan berteriak-teriak “Oi jangan kalian bikin basah lantai ke arah ruang ganti sana.”

Dan pertanyaan soal amplop itu datang bertubi-tubi, “Kalau tak dikasih tak ada beritanya” atau “Kalau tak dikasih, beritanya jadi negatif” juga “Kalau tak dikasih jadi berlama-lama di dalam ruangan saya.”

Sekitar 30-an peserta ternyata lebih tertarik dengan wartawan dan amplop. Posisi saya malah terasa seperti menjadi tertuduh. Sampai akhirnya, masih ingat betul, saya hanya bisa menegaskan, “Jangan kasih amplop karena sama dengan suap.”

Suara saya terdengar mantap walau saya yakin –pada masa itu ketika masih belum ada KPK- suap adalah rutinitas yang amat biasa, bukan aib yang harus dihindarkan. Dan saya juga yakin mereka berpendapat saya hidup di awang-awang.

Itu dulu, ketika hanya Koran Kompas, Koran The Jakarta Post, dan Majalah Tempo dan Majalah Editor (sudah mati), yang melarang tegas jurnalisnya menerima uang dari sumber.

Sekarang saya yakin semakin banyak wartawan yang tidak mau menerima ‘suap’ walau mungkin dengan reformasi media massa di Indonesia semakin banyak pula wartawan-wartawan yang tidak jelas medianya namun jelas mintanya: amplop.

Apapun, salah satu unsur jurnalis yang benar adalah tidak menerima imbalan apapun dari sumber beritanya.

Sesederhana itu
***

Dan jangan lupa, ikuti bagian berikut, Seri 2 tentang media massa.